UNBK, Kominfo, dan Doa Bersama

Saya tidak sedang meragukan kekuatan doa, tapi jika kita mau membuka mata untuk melihat masalah ini secara komprehensif, ada yang diperlukan selain doa, USAHA

Ujian Nasional sudah sangat sering diperbincangkan, apalagi setelah Nadiem Makarim menjadi Mendikbud. Salah satu pemantik kehebohannya adalah UN yang dianggap sudah tak relevan dengan zaman. Nadiem pun beberapa kali berstatemenet hingga berusaha mencoba kebijakan baru, dan selalu jadi perhatian.

Apa pun polemiknya, nyatanya UN tahun ini masih dilaksanakan. Tahun depan pun masih ada UN, meski dengan format berbeda, begitu berita terakhir. UN masih wajib dan harus dijalani, tidak ada perubahan kecuali tahun 2015 lalu.

Saat itu Mendikbud kita adalah Anies Baswedan, yang kini menjadi Gubernur DKI Jakarta. Anies, yang juga penggagas Indonesia Mengajar, membuat kebijakan berupa UN bukan sebagai penentu kelulusan, serta merubah UN berbasis kertas menjadi berbasis komputer, UNBK.

Pada era UNBK, nampaknya batas skor yang diraih siswa seperti penting tidak penting. Tidak penting karena kelulusan dikembalikan ke institusi pendidikan, dalam hal ini sekolah. Dikatakan penting, karena budaya doa bersama menjelang UN masih terus berjalan. Ini bisa menjadi indikasi pentingnya UN bagi siswa, meski tidak semenegangkan dulu. Saya yang termasuk merasakan ketegangan itu di tahun 2005 dan 2008.

Selama doa bersama, selalu diselipkan doa untuk kelancaran prosesnya, termasuk terbebas dari kendala jaringan yang terkadang muncul. Bagi saya, ini menjadi hal yang unik untuk diperhatikan. Bukan doanya yang unik, tapi cerita di balik itu semua.

Gangguan selama UNBK ataupun simulasi UNBK bukan tidak pernah terjadi. Gangguan server beberapa kali dikeluhkan, apalagi jika terjadi cuaca buruk, misalkan hujan disertai angin. Hal ini berdampak pada psikologis peserta, yang mungkin saja berpengaruh secara langsung terhadap hasil UNBK siswa tersebut.

Tapi semua bisa selesai dengan, DOA, kita berharap hujan badai tidak terjadi. Saya tidak sedang meragukan kekuatan doa, tapi jika kita mau membuka mata untuk melihat masalah ini secara komprehensif, ada yang diperlukan selain doa, USAHA.

Jika dirunut dari hal-hal yang menjadi tanggung jawab penyedia program, maka otomtis akan muncul kesiapan UNBK itu. Apakah semua sekolah memiliki komputer yang jumlahnya sesuai dengan jumlah siswa? Apakah spesifikasi komputer yang dimiliki sesuai dengan spesifikasi minimal yang ditetapkan? Lalu apakah kemampuan jaringan internet kita mumpuni untuk melaksanakan secara serentak satu Indonesia dengan segala kemungkinan buruknya? Rasanya tidak!

Tidak perlu kita bahas semua, tapi cukup ambil satu yang terakhir, apakah jaringan di Indonesia sudah siap untuk melaksanakan ujian daring secara serentak. Nyatanya, menurut berita Desember 2019, kecepatan internet di Indonesia hanya 14,46 Mbps. Indonesia ada di urutan 117 dari 139 negara soal kecepatan internet menurut Speedtest Global Index.

Adapun kecepatan internet menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal inu Kemenkominfo. Entah berapa anggaran yang dikeluarkan Kemenkominfo untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi yang jelas, Menkominfo tampaknya lebih sibuk mlakukan klasifikasi, penangkalan, dan penyaringan hoaks.

Lalu menangkal konten yang dianggap negatif dengan berupa situs radikalisme, situs berisi film, atau situs berisi pornografi. Selalu itu yang muncul dalam berita-berita di media. Entah butuh berapa tahun lagi agar kecepatan internet di Indonesia meningkat, bahkan rakyatnya bisa menikmati internet nirkabel gratis dimana-mana.

Begitulah nasib UNBK yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak siap secara infrastruktur fisiknya. Mungkin sedang menuju ke kesiapan itu, meski lebih terlihat seperti memaksakan siap. Namun tenang saja, di Indonesia semua akan selesai dengan DOA. Karena para pejabat pun sibuk meminta kita berdoa, bukan berusaha memperbaiki nasib bangsa.

Imam Maula Fikri

Tinggalkan Balasan