Hardiknas, Upaya Mencari Kembali Nilai Pendidikan

Setelah 74 tahun negara kita merdeka. Setelah berkali-kali kurikulum datang silih berganti. Bukan peradaban baik yang semkin terlihat nyata di masyarakat kita, justru hilangnya nilai-nilai lokal kita sebagai sebuah bangsa.

Gegap gempita pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) mungkin sudah jauh berbeda. Jauh dari tujuan negara menetapkan 2 Mei sebagai Hardiknas. Apalagi di era digital ini, ditambah masa pandemi yang mengharuskan jutaan civitas akademika merumahkan kegiatan mereka.

Membicarakan Hardiknas, tidak akan lepas dari sosok Ki Hajar Dewantara. Tokoh yang menjadi Menteri Pendidikan Pertama Indonesia, sekaligus penggagas Taman Siswa. Sekolah yang didirikan sebagai simbol perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial.

Di era itu, pendidikan hanya dapat dienyam oleh kaum bangsawan saja. Dengan adanya Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara ingin ada kesetaraan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini, berpuluh-puluh tahun dari didirikannya Taman Siswa, banyak dari kita masih mempertanyakan, ke mana arah pendidikan kita?

Penetapan sistem pendidikan nasional, perombakan kurikulum, penyertaan masyarakat dalam penyediaan lembaga pendidikan, hingga bantuan-bantuan yang bersumber dari kas negara digelontorkan. Namun, dari semua itu, masih saja ada yang bertanya, di mana letak kesetaraan pendidikan kita? Apakah seluruh anak Indonesia sudah bisa menikmati pendidikan yang layak?

Dua pertanyaan itu nampaknya masih terus diperbaiki oleh aparat negara. Selain hal itu, ada hal lain yang menarik untuk dipertanyakan ketika kita memperingati Hardiknas. Apakah pendidikan di tingkat teknis berjalan sesuai dengan apa yang diamantakan Undang-Undang, yang kemudian diejawantahkan dalam sistem pendidikan nasional kita.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan lembaga pendidikan, membuat lembaga semacam ini marak. Bak jamur di musim penghujan. Maraknya lembaga ini pada akhirnya memunculkan aroma kompetisi, aroma persaingan. Pada akhirnya muncul sebuah industrialisasi pendidikan.

Adanya industrialisasi itu, kemudian muncul pertanyaan mendasar, apakah pendidikan kita masih memiliki esensi? paling tidak seperti yang diucapkan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Ini yang harus direnungkan!

Semenjak saya berkecimpung di dunia pendidikan pada 2016 lalu, saya rasa pendidikan kita sudah kehilangan esensinya. Sudah tidak ada nilainya, yang dilakukan hanya rutinitas mengajar, rutinitas belajar, dan bertatap muka. Tidak kurang tidak lebih. Hal ini akan lebih kacau jika kita berbicara secara administratif.

Pendidikan kita sudah benar-benar tak bernilai, kecuali hitung-hitungan industri saja. Mungkin ada yang masih bernilai, tapi jika dipersentasekan, mungkin tidak sampai 10 persen saja.

Terkadang kita mencari apologi dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Satu apologi yang sia-sia. Karena saya rasa, jika nilai sudah tertanam dan terus tumbuh berkembang, zaman lah yang mengikuti kita. Bukan sebaliknya, kita yang mengikuti zaman.

Lantas kembali lagi pada pertanyaan awal, mau ke mana arah pendidikan kita? Setelah puluhan tahun Ki Hajar Dewantara memperjuangkan kesetaraan pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Setelah 74 tahun negara kita merdeka. Setelah berkali-kali kurikulum datang silih berganti. Bukan peradaban baik yang semkin terlihat nyata di masyarakat kita, justru hilangnya nilai-nilai lokal kita sebagai sebuah bangsa.

Imam Maula Fikri

Tinggalkan Balasan