Dilematis Pencegahan Corona

Inilah saatnya kita semua bersinergi dan saling menggengam erat. Rajut kembali kebersamaan, rajut kembali tatanan sosial yang mungkin sudah jauh berubah dari ajaran kita berasal.


*Waktunya menata kembali tatanan sosial kita

Pandemi global bernama Covid19 sudah sangat merebak di negara kita. Khusus bagi wilayah DKI Jakarta, sudah sangat mengkhawatirkan. Pasien terus bertambah, tenaga medis terbatas, dan logistik peralatan medis mulai hilang di pasaran.

Beberapa rumah sakit, diantaranya rumah sakit pemerintah, bahkan perlu menggalang donasi dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD). Tapi dilematis tidak sampai di sana saja. Aktifitas warga terhenti. Pimpinan daerah menerapkan limited movement.

Seluruh sekolah diliburkan, sebagian kantor diminta untuk membatasi aktifitas. Warga dihimbau untuk di rumah saja, bekerja dari rumah, dan lain sebagainya. Tapi ini justru membawa dampak ekonomi bagi warga kelas bawah yang menggantungkan hidupnya dari mobilitas masyarakat.

Ketika di media, baik media massa ataupun media sosial, banyak yang menyerukan lockdown. Hal ini dirasa cukup merisaukan beberapa orang yang menggantungkan hidup dari penghasilan harian. Jangankan lock down, social distancing pun serasa susah dilakukan.

Kita tidak bisa menyalahkan mereka yang hidup berpenghasilan harian, memang itu kehidupan mereka. Tidak seberuntung orang yang dapat gaji bulanan. Tapi kita juga tidak bisa menekan kekhawatiran masyarakat yang berpenghasilan bulanan dengan memaksakan mereka untuk mengerti kekhawatiran orang-orang berpenghasilan harian.

Seperti buah simalakama, maju kena mundur kena. Sementara menunggu langkah pasti pemerintah terkait dampak sosial dan ekonomi masyarakat akan cukup lama. Padahal data pasien terinfeksi terpantau cepat menanjak. Sudah pasti kita juga tidak mungkin mengharapkan pemerintah.

Tapi artinya bukan juga kita harus menyalahkan pemerintah di masa sulit ini. Berharap pada pengusaha? Mereka pun bisa jadi bingung mengenai dampak corona pada usaha mereka. Lalu bagaimana solusinya? Gerakan sosial masyarakat adalah jalan terakhir.

Saat ini, mungkin ada dua kanal untuk membuat gerakan sosial. Kanal pertama, penggalangan dana untuk kebutuhan medis. Ini sudah berjalan, dan bersyukurnya kita, pemerintah sudah mendatangkan stok untuk kebutuhan medis.

Lalu kanal kedua yg mungkin dilakukan adalah melakukan penggalangan dana untuk membantu mereka yang terdampak secara ekonomi. Saya umpakan gerakan ini dimulai dari komunitas masyarakat terkecil, lingkup rukun tetangga yang kita kenal dengan sebutan RT.

Sependek yang saya baca, setidaknya ada 30 KK dalam satu RT. Lalu ada paling tidak 10 RT dalam setiap RW. Saya coba mengasumsikan, ada 10 % rakyat menengah ke atas dalam satu RT, lalu ada 50 atau 60 % rakyat menengah, sisanya 30 atau 40% persen rakyat menengah ke bawah.

Kita anggap rakyat menengah ke bawah adalah mereka yang berpenghasilan harian, tidak mendapat gaji bulanan, dan akan sangat terdampak jika mobilitas manusia berkurang banyak, bahkan lock down. Setidaknya dalam satu RT akan ada 30 hingga 40% yang masuk dalam kategori ini.

Lalu 60 hingga 70% adalah masyarakat yang berpenghasilan bulanan, pegawai, atau bahkan bossman. Dari jumlah itu, bukankah kita bisa menggalang gerakan si kaya membantu si miskin. Mereka yang berjumlah 60 hingga 70% menggalang bantuan baik berupa uang atau kebutuhan logistik untuk menopang hidup mereka yang berjumlah 30 hingga 40%.

Jika kita anggap dalam satu RT ada 30 KK. Itu berarti ada 18 KK hingga 21 KK yang masuk dalam kategori 60 hingga 70%. Lalu ada 9 hingga 12 KK yang masuk kategori 30 hingga 40%. Jika perhitungan ekonominya dengan konsep zakat 2,5% akan ada berapa dana yang bisa terkumpul? Dengan asumsi UMR masing-masing wilayah tentunya. Bisa berupa kebutuhan pangan atau uang.

Ini jika kita menghitung dengan asumsi itu. Kenyataannya, di kehidupan sehari-hari kita lebih banyak orang yang berpenghasilan bulanan dan berstatus pegawai kantor dibandingkan dengan pegawai harian. Ini pun bisa merajuk pada angka kemiskinan Indonesia yang katanya turun menjadi satu digit di angka 9 persen kurang lebih. Bukankah jauh lebih sedikit yang bisa dibantu?

Terlepas dari perdebatan angka itu, itulah yang bisa kita rujuk. Lalu akan muncul pertanyaan, sampai kapan? Bukankah semua akan terbatas jika aktifitas ekonomi yang lebih besar terhenti?

Di sinilah perlunya kearifan para pengusaha dan penguasa menangani hal ini. Bukankah selama ini rakyat dibutuhkan tenaga dan suaranya untuk memutar roda pemerintahan dan roda perekonomian orang-orang menengah ke atas? Kita tidak bisa lagi mengurung diri dengan ego sektoral masing-masing. Setidaknya hingga kita bisa memutus rantai penularan covid19 dan pandemi berakhir.

Bisa jadi, pandemi Covid19 ini merupakan momentum terbaik untuk merubah tatanan sosial kita. Mengamalkan ajaran para pendiri Bangsa, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bisa jadi pula, ini adalah momentum untuk menguji keimanan kita selama ini. Bukankah Ajaran setiap agama berisi kebaikan pada sesama. Khususnya di agama saya, Islam, bukankah zakat dan sedekah akan melipatgandakan harta. Tidak memiskinkan pelaku zakat dan sedekah.

Bukankah dalam Alquran setiap perintah solat selalu bersandingan dengan perintah zakat. Apa arti persandingan itu, jika bukan alarm pentingnya ibadah sosial. Ibadah ketuhanan mungkin akan pincang tanpa ibadah sosial. Pun begitu sebaliknya, ibada sosial akan pincang tanpa ibadah ketuhanan.

Inilah saatnya kita semua bersinergi dan saling menggengam erat. Rajut kembali kebersamaan, rajut kembali tatanan sosial yang mungkin sudah jauh berubah dari ajaran kita berasal.

Saya yang hanya guru sekolah menengah yang digaji berdasar jumlah jam mengajar, dan menyambi sebagai ojek online, hanya bisa menyuarakan ide ini melalui tulisan. Jadi saya tentu tidak akan bisa menjawab jika ada yang bertanya,
“Apa yang sudah anda lakukan?”

Imam Maula Fikri

Tinggalkan Balasan